UKT Memupus Mimpi Anak-anak Cerdas

TANPA bermaksud membanding-bandingkan, tapi memang layak untuk dijadikan renungan bagi para pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan, khususnya Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Seperti kita ketahui, pada tahun 1970-an hingga 1980-an, negara kita banyak mengirim tenaga pengajar ke Malaysia. Baik untuk pendidikan dasar, sampai perguruan tinggi. Saat itu kita merasa bangga, dan merasa lebih maju dibandingkan negeri jiran tersebut.

Namun kita tidak mencermati apa yang dilakukan pemerintah Malaysia kemudian. Mereka membuat kebijakan untuk menjadikan pendidikan sebagai fokus utama pembangunan, dengan mengesampingkan bidang-bidang lain seperti ekonomi, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya. Mereka berasumsi bahwa dengan pendidikan yang maju, maka otomatis bidang-bidang lain akan ikut terangkat. Kuncinya tentu dengan menekan biaya pendidikan serendah mungkin, antara lain mengalokasikan subsidi yang besar.

Hasilnya terbukti benar. Pendidikan Malaysia melesat. Kalau dulu mereka mendatangkan pengajar dari Indonesia, kini mereka mengundang pelajar dan mahasiswa untuk menuntut ilmu di negeri jiran tersebut. Tak hanya itu, perekonomian mereka juga ikut terangkat.

Berdasarkan data United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Malaysia pada 2020 menempati peringkat ke-62 dari 189 negara dengan skor 0,810. Sementara Indonesia berada di urutan ke-107 dari 189 negara dengan skor indeks 0,718.

Saat ini, ketika negara-negara lain mencari cara bagaimana memberikan biaya pendidikan yang murah agar masyarakat ekonomi lemah bisa tetap menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi, tiba-tiba di Indonesia justru menaikkan biaya pendidikan setinggi langit. Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) melesat hingga lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yang secara hitung-hitungan kasar saja sangat sulit dijangkau oleh mayoritas penduduk negeri ini.

Akibatnya sejumlah cerita sedih berseliweran di depan kita, baik melalui media mainstream maupun media sosial. Mereka yang semula bangga dan bahagia karena bisa diterima di PTN, kini harus berurai air mata karena besarnya biaya yang harus disiapkan orang tua mereka yang buruh pabrik, orang tua mereka yang kuli bangunan, orang tua mereka yang pegawai negeri rendahan.

Kenaikan UKT yang ugal-ugalan sudah bisa disimpulkan bahwa pendidikan bukan prioritas Utama dalam pembangunan saat ini. Bahkan pendidikan tak ubahnya sebuah perusahaan yang harus bisa menghasilkan keuntungan. Tak ada subsidi, sama halnya tak ada kepedulian. Mengapa Pendidikan bukan dianggap sebagai investasi untuk kemajuan bangsa seperti Malaysia? 

Sejak lahirnya kebijakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH) pada 2012, biaya untuk menuntut ilmu di institusi pendidikan milik negara, kepunyaan rakyat, itu semakin mahal. PTN yang semula menjadi harapan masyarakat untuk kuliah dengan biaya rendah untuk menyelesaikan Pendidikan tinggi, semakin menjauh saja. Bahkan tahun ini seakan-akan sudah tak mungkin terjangkau lagi oleh mayoritas masyarakat Indonesia. (nm)

Ketika infrastruktur digenjot, jalan-jalan sudah mulus di mana-mana, jalan tol juga makin jauh jangkauannya, pendidkikan harus dikorbankan. Apa kata Mendikbudristek? "Kuliah tidak wajib," katanya. Sesederhana itu, seenteng itu mengatakannya. Entah logika mana yang bisa menerima pernyataan itu. Ketika suatu negara ingin maju, ingin bersaing dengan negara-negara lain yang sudah lebih dulu maju, tentu harus membuka pintu pendidikan seluas-luasnya bagi warganya. 

Jangan hanya karena tidak mampu membayar UKT, anak-anak cerdas yang merupakan generasi penerus untuk memajukan negeri ini jadi layu sebelum berkembang. Cita-cita mereka harus pupus oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada mayoritas pemegang saham negeri ini. 

Angin surga kerap dihembuskan, bahwa orang miskin tetap bisa kuliah di PTN bahkan dengan UKT 0 alias gratis. Akan tetapi mereka seolah tak tahu atau pura-pura lupa bahwa masih banyak calon mahasiswa yang berasal dari bukan keluarga miskin tapi kaya juga tidak. Posisi mereka terhimpit, tak bisa mendapat keringanan karena bukan orang miskin kendati sebenarnya hidup pas-pasan. Justru di kelompok inilah jumlah yang paling besar.

Kita tunggu, adakah langkah strategis Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengatasi kemelut UKT ini, atau tetap pada pernyataan bahwa kuliah tidak wajib. Harus ada solusi jangka panjang agar masalah serupa tak terulang pada masa mendatang. (nm)