Tidak Ada Reformasi Hari Ini

Melaju menuju 25 tahun reformasi kita belum melihat ujung muka keadilan, kesejahteraan, pemerataan, dan keamanan. Lipatan masalah masa lalu rupanya semakin berlipat ganda. Reformasi dalam tagline gerakan mahasiswa “reformasi dikorupsi” memperjelas beban ganda tokoh bangsa saat ini.

Sudah terlalu banyak jalan diupayakan untuk memperbaiki republik yang semakin rusak ini. Bahkan pada periode rezim ini rival kontestan pilpres Prabowo dan Sandiaga pun diangkat jadi menteri. Tetapi belum mampu membuat Indonesia mengalami lompatan kemajuan.

Proses runtuhnya kepercayaan kepada pemerintah terus terjadi. Rakyat yang sangat percaya kepada Presiden hanya 26% saja apalagi kepada DPR hanya 7% (LSI,2023). Runtuhnya legitimasi itu sesunghunya karena performa pemerintah yang buruk, sering tidak konsisten dan banyak janji yang tidak dipenuhi. Berjanji bangun kereta cepat dan IKN (Ibu Kota Negara) tanpa menggunakan uang APBN nyatanya kemudian menggunakan uang APBN, membebani APBN hingga puluhan bahkan ratusan triliun rupiah. Membebani rakyat. 

DPR juga terlalu banyak UU yang dibuat tidak sesuai aspirasi rakyat tetapi lebih mengutamakan kepentingan oligarki dan banyak menimbulkan masalah misalnya Revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, UU KUHP, dan lain-lain. 

Penyelenggara Pemilu 2024 KPU kini juga kehilangan kepercayaan rakyat karena telah diberi sanksi peringatan keras dan terakhir dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan banyak kalangan memintanya mengundurkan diri karena terbukti melanggar kode etik. 

Padahal tahapan pemilu baru dimulai. Bagaimana publik percaya pemilu akan berlangsung jujur, baru tahap awal justru Ketua KPU nya sudah bermasalah?
Tidak hanya itu, runtuhnya kepercayaan rakyat juga terjadi pada aparat penegak hukum maupun birokrasi. Kasus Sambo yang kemudian membongkar borok aparat penegak hukum hingga perjudian online dan kasus Tedy Minahasa yang membongkar borok pola bisnis narkoba di kalangan aparat penegak hukum telah meruntuhkan kepercayaan rakyat kepada aparat penegak hukum secara drastis. 

Ketidakpercayaan masyarakat juga termasuk terhadap KPK yang kini kisruh akibat dugaan adanya upaya paksa dari Komisioner KPK mentersangkakan seseorang, termasuk peristiwa pembocoran dokumen penyelidikan korupsi di sebuah kementrian.

Kasus Rafael Alun dan mencuatnya kasus dugaan kejahatan pencucian uang hingga Rp349 triliun yang diungkap Mahfuzd MD adalah deretan persoalan aparat birokrasi yang membuat semakin anjloknya kepercayaan publik kepada pemerintah. Tentu banyak kasus-kasus lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, termasuk kasus yang saya laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Januari 2022 silam.

Dukungan 80% lebih parlemen kepada pemerintah dan bergabungnya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di dalam pemerintahan ternyata tidak mampu membuat pemerintahan ini semakin baik. Tetapi justru semakin terpuruk. Ada semacam paradox pada diri Jokowi, karena wajah gandanya dalam mengelola negara, antara kata dan perbuatan sering tidak seiring. 

Di tengah merosotnya kredibilitas pemerintah, stagnasi ekonomi, dan kebuntuan jalan itu Indonesia memerlukan inisiatif baru untuk berubah. Perubahan yang dilakukan secara mendasar dan Perubahan besar-besaran mau tidak mau harus dilakukan. Jika tidak, Indonesia hanya akan terus terjebak dalam stagnasi yang tiada akhir bahkan semakin terpuruk. 

Oleh karena itu sudah waktunya seluruh elemen bangsa yang peduli pada masa depan republik ini untuk merenung dan bergerak bersama untuk melakukan perubahan besar memenuhi panggilan konstitusi, panggilan rakyat banyak, panggilan republik. (Red/Xnews)