Morat-Marit Pembangunan Manusia Indonesia

Kita belum tahu bagaimana menyusun manusia Indonesia kedepan yang memastikan semua target kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan. Semua rumus hampir sudah dikaji dan diteruskan dalam lembar kebijakan pemerintah, namun semaki hari kita menemukan kendala yang cukup rumit.

Pada akhir abad ke-20, era yang dipenuhi dengan statistik dan data, tepatnya 33 tahun yang lalu seorang ekonom visioner dari Pakistan hadir sebagai salah satu tokoh penting yang memberikan kontribusi berharga dalam memperkenalkan konsep pembangunan manusia. Ekonom brilian tersebut bernama Mahbub Ul Haq, pada 1990 bersama Amartya Sen telah berhasil mengubah paradigma pembangunan dunia dengan memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Konsep ini menggeser bahkan melampaui pemahaman tradisional tentang kemakmuran yang hanya terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan memfokuskan perhatian pada "kualitas hidup" manusia. Hari ini, kontribusi IPM dalam pembangunan manusia tetap relevan dan berdampak besar dalam mengukur, memahami, dan meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di seluruh dunia.

Silam, Mahbub Ul Haq telah berhasil mewariskan gagasan bahwa kesejahteraan manusia tidak cukup diukur semata-mata dengan pendapatan per kapita. Ia menyadari bahwa dalam upaya mencapai kemajuan sosial yang berkelanjutan, tidak dapat hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata. Penting merealisasikan konsep IPM sebagai alat untuk mengukur perkembangan manusia berdasarkan tiga komponen utama.

Pertama adalah komponen harapan hidup. Hasil angka harapan hidup yang tinggi mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan, sanitasi yang memadai, dan akses masyarakat terhadap fasilitas medis tercukupi. Konsep ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Komponen kedua adalah akses Pendidikan. Kita semua meyakini bahwa pendidikan adalah fondasi perkembangan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, akses pendidikan yang lebih baik menjadi fokus utama dalam konsep pembangunan manusia. IPM mengukur akses pendidikan dengan mempertimbangkan tingkat melek huruf dan rata-rata tahun sekolah yang dijalani oleh penduduk suatu negara.

Komponen ketiga adalah pendapatan per kapita. Meskipun Mahbub Ul Haq menekankan pentingnya mengukur pembangunan manusia dari sudut pandang yang lebih luas, namun pendapatan per kapita menjadi aspek yang tetap diperhitungkan sebagai salah satu faktor dalam kesejahteraan manusia. Pendapatan per kapita mencerminkan tingkat kemakmuran masyarakat, dan peningkatannya dapat mengurangi angka kemiskinan.

Saat ini di tengah terpaan disrupsi digital, data telah menjadi aset yang sangat berharga dalam mengukur dan meningkatkan IPM. Konsep yang diwariskan Mahbub ul Haq tersebut bisa kita perkuat dengan memperkenalkan gagasan yang baru-baru ini menjadi perhatian pemerintah desa tentang Data Desa Presisi (DDP), big data dasar yang dikumpulkan dengan presisi tinggi di tingkat desa atau wilayah yang sangat spesifik.

Temuan Riset Sofyan Sjaf menggunakan DDP (2023) memperlihatkan kondisi bahwa terdapat selisih yang terjadi pada tingkat makro pengukuran IPM. Pada 2022, BPS merilis IPM sebesar 72,91 atau masuk dalam kategori tinggi, namun hasil dari DDP teridentifikasi IPM di perdesaan Indonesia sebesar 61,96 atau masuk dalam kategori sedang. Poin IPM di atas terlihat tidak terlalu jauh jarak perbedaannya, tetapi memiliki signifikansi terhadap kualitas SDM Indonesia, baik dalam konteks harapan hidup, pendidikan, dan daya beli masyarakat.

Perspektif baru yang kita dapatkan adalah bagaimana DDP bisa memberikan gambaran lebih rinci tentang kondisi eksisting masyarakat di tingkat lokal. Ini memungkinkan pemerintah, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih tepat sasaran dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan. Sebagai contoh, data presisi dapat membantu mengidentifikasi desa-desa yang membutuhkan investasi pembangunan lebih lanjut dalam hal infrastruktur, pendidikan, atau layanan kesehatan.

Pemantauan yang lebih akurat terhadap kemajuan dan tren pembangunan sangat memungkinkan kita lakukan dengan ketersediaan data yang presisi. Termasuk melacak perubahan dalam harapan hidup, akses pendidikan, dan pendapatan per kapita di tingkat desa. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pembangunan berlangsung di tingkat lokal, kita dapat merespons perubahan lebih cepat dan

Sejatinya hari ini dengan kemajuan teknologi digital, kebijaksanaan analisis bisa kita realisasikan. Artinya, dapat mempertegas keberpihakan kebijakan yang terjadi di negara kita merujuk pada ukuran yang mewakili kondisi kontekstual karakteristik masyarakat di tingkat desa.

Ada tiga tahapan yang bisa pemerintah lakukan hari ini untuk merealisasikan kebijaksanaan analisis melalui DDP. Pertama, mengimplementasikan DDP serta melakukan investasi dalam teknologi dan SDM yang memadai sehingga pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mengumpulkan data yang akurat dan relevan di tingkat desa secara partisipatif.

Kedua, melakukan analisis yang mendalam untuk mengidentifikasi masalah dan peluang yang ada melalui hasil DDP dengan menggunakan teknik analisis data terkini untuk menghasilkan wawasan yang berharga.

Ketiga, mengimplementasikan program ataupun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, hasil dari analisis DDP bisa digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan, bukan atas dasar daftar keinginan pemegang kekuasaan. Ini memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan efisien dan efektif untuk meningkatkan tren pembangunan manusia.

Mahbub Ul Haq meninggalkan warisan penting yang mengingatkan kita bahwa pembangunan sejati adalah tentang meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Namun, syarat yang pasti dalam konteks pengukuran adalah ketersediaan data yang presisi untuk mendukung hasil pengukuran dan analisis yang bijak dan bijaksana, baik dari tingkat mikro di desa, kabupaten, provinsi, hingga makro secara nasional