Mahkamah Konstitusi Tidak Konsisten

Semua sepakat bahwa Mahkamah Konstitusi kini sedang mengalami krisis terburuknya. Kondisinya kritis. Muruah, integritas, sekaligus kredibilitas lembaga yang terhormat itu hancur berkeping-keping gara-gara akrobat sang ketua, Anwar Usman, yang ia tunjukkan saat mengadili perkara uji materi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

MK yang mestinya steril, nyatanya malah terjebak kepentingan politik. Lembaga yang seharusnya independen, bahkan superindependen itu justru tampak nyaman berada di bawah ketiak kekuasaan. Kepercayaan masyarakat pun turun drastis. Lantas, dalam kondisi yang compang-camping seperti itu, masih punya legitimasikah MK untuk menangani perkara sengketa Pemilu Legislatif 2024 ataupun Pilpres 2024?

Pertanyaan itu sesungguhnya merupakan kegundahan publik yang menyaksikan anjloknya muruah MK sampai ke titik terendah. Publik melihat para penghuni lembaga penjaga konstitusi itu sudah kehilangan independensi sehingga tak lagi layak dipercaya. Mereka khawatir ketika nanti MK menangani perkara sengketa pemilu, kecenderungan untuk memenangkan kepentingan penguasa atau yang dekat dengan kekuasaan bakal terulang dan terulang lagi.

Karena itu, munculnya wacana untuk merombak orang-orang yang ada di barisan terdepan MK, yakni para hakim konstitusi, kiranya patut dipertimbangkan. Apalagi bila yang melontarkan usulan perombakan itu ialah salah satu hakim MK yang saat ini masih menjabat, yakni Arief Hidayat. Itu artinya, di dalam internal lembaga itu sendiri sejatinya ada kekhawatiran besar bahwa integritas MK tidak akan mudah pulih tanpa dilakukan langkah radikal, yakni perombakan.

Sebetulnya, ada cara lain yang lebih elegan yakni para hakim mengundurkan diri secara sukarela. Walaupun terdapat pendapat berbeda dari empat hakim, publik terlanjur melihat MK mengalami infiltrasi politik. Karena itu, mereka layak untuk mundur sebab lewat putusan mereka telah tersemai benih-benih penjegalan terhadap independensi lembaga yudikatif demi kepentingan eksekutif.

Namun, narasi agar mereka mengundurkan diri tentu tak lebih dari sekadar imbauan. Semua tergantung pada kesadaran mereka masing-masing. Maka, langkah yang paling rasional saat ini ialah mendesak perombakan di tubuh MK. Mesti dilakukan pembesihan besar-besaran untuk mengembalikan wibawa MK sekaligus kepercayaan publik sebelum pilar-pilar mereka benar-benar runtuh.

Harus ada perbaikan kinerja dan independensi MK sebelum mereka akan melakukan kerja besar mengadili sengketa pemilu. Sungguh tak terbayangkan bila para punggawa MK yang masih bercokol saat ini pada akhirnya akan memutus perkara sengketa pemilu yang, tentu saja, sangat-sangat politis.

Tidak ada jaminan bahwa mereka akan terbebas dari infiltrasi politik kekuasaan. Pun tidak ada garansi mereka tak bakal menggadaikan kredibilitas dan reputasi lembaga ketika intervensi kekuasaan begitu kuat menekan mereka. Jika itu yang terjadi, dilihat dari sudut mana pun, sangat membahayakan demokrasi sekaligus berpotensi membuat masa depan bangsa ini menjadi gelap.

Sesungguhnya rakyat tak rela kehilangan satu lagi lembaga negara yang bisa dipercaya. Apalagi, ini MK, lembaga yang disebut sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi, sebagai penafsir tunggal konstitusi. Sekali kepercayaan itu jatuh, bukan perkara mudah bagi MK untuk mengembalikannya. Untuk mencapai level sebagai lembaga yang dipercaya lagi, tentu amat sulit dan butuh waktu panjang.

MK harus berjuang keras untuk mengangkat kembali harga diri sekaligus muruah mereka yang saat ini terbenam di dasar jurang. Karena itu, mesti ada langkah segera untuk mereformasi atau merombak lembaga itu secara total. Tidak saja untuk mengembalikan kepercayaan publik, tapi juga untuk menjaga wibawa konstitusi sebagai pedoman dan dasar kita dalam berbangsa dan bernegara