• Subscribe
  • Email
    • Gmail
    • Yahoo
  • lorem ipsum

Diskusi Publik YLKI dan KBR : Sinergitas Sektor Transportasi dan Energi Mewujudkan Kualitas Udara Bersih di Kota Jakarta

Administrator  • 2024-05-06 09:36:07

Diskusi Publik  YLKI dan KBR : Sinergitas Sektor Transportasi dan Energi Mewujudkan Kualitas Udara Bersih di Kota Jakarta Diskusi Publik YLKI dan KBR : Sinergitas Sektor Transportasi dan Energi Mewujudkan Kualitas Udara Bersih di Kota Jakarta

Kendaraan pribadi sebanyak 24,5 juta kendaraan disebut sebagai penyebab yang paling signifikan sebagai pencetus polusi, memperparah kondisi kualitas udara Jakarta, hal ini disampaikan oleh  Tulus Abadi sebagai Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan YLKI bersama KBR "Sinergitas Sektor Transportasi dan Energi Mewujudkan Kualitas Udara Bersih di Kota Jakarta."

Kenapa udara bersih menjadi hal yang harus disegerakan untuk ditangani? karena setiap harinya 14 ribu ISPA dijakarta. Dinkes DKI melalui dr. Aris Nurzamzami, MKM menyebut ISPA ini bisa menyebabkan stunting, dan generasi yang semakin lama semakin lemah. Padahal Dinkes DKI sendiri telah berhasil menekan stunting dibawah rata-rata, namun dengan adanya ISPA ini menambah "pekerjaan rumah" Dinkes DKI. 


Dinkes DKI mengklaim telah melakukan banyak upaya diantaranya dengan promosi kesehatan yang disosialisasikan secara masiv, namun pihaknya mengakui peran masyarakat melalui "kader" jauh lebih signifikan untuk membuat setiap program menjadi lebih "berhasil", selain itu juga dilakukan inovasi e-registrasi dimana masyarakat yang ingin mendapatkan akses kesehatan bisa melakukan pendaftaran secara online dan menentukan jam pemerikasaan.

Dalam Diskusi Publik ini juga disebutkan bahwa dengan adanya Angkutan Umum diharapkan mampu menambah aksesbilitas, tapi untuk kondisi di tanah air sendiri banyak angkutan umum yang tidak terintegrasi, hal ini berbeda dengan negara lain misalnya Singapura, Hongkong, London dan Amerika dimana angkutan publik wajib disediakan oleh negara, disubsidi dan negara tidak boleh mengeluh rugi, karena kewajiban menyediakan angkutan publik yang bisa diakses semua masyarakat dan menjadi hak setiap Masyarakat. 


Sinergisitas sejalan net zero emision, hal ini sudah dikomitkan pemerintah di 2030, lalu di 2040 dan akan klimaks 2060, sehingga perlu dikawal agar tercapai. Pengaturan kepemilikan terhadap kendaraan pribadi, komitmen melakukan uji emisi, komitmen menjaga lingkungan, komitmen untuk menggunakan kendaraan bermotor dengan baik, pemilihan bahan bakar yang sesuai rekomendasi, semua melakukan komitmennya di koridor masing-masing.

Tak hanya itu hadir pula dalam Diskusi Publik ini Raissa Imandari Public Policy and Government Relations GoTo menyebut salah satu upaya yang telah dilakukan oleh perusahaanya sebagai bentuk sinergisitas mendukung untuk mewujudkan kualitas udara bersih di ibukota jakarta adalah dengan mengedukasi konsumen memfasilitasi konsumen melalui "go transit". Hasilnya adalah implementasi 40 persen, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dosen UGM bersama Goto hal ini bisa mengurangi  5 ribu gas buang. 

Dalam Diskusi Publik  Sinergitas Sektor Transportasi dan Energi dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Jakarta ini akhirnya membuahkan sebuah saran dan rekomendasi untuk Kota Jakarta seharusnya sudah berani menerapkan jenis BBM yang ramah lingkungan untuk kendaraan motor pribadi, sehingga emisi gas buang di Jakarta bisa turun signifikan. Selain itu Wacana PT Pertamina untuk membuat jenis BBM seperti Pertamaks green pada 2024, dengan RON 95, adalah hal yang baik dan patut didorong dan diapresiasi. Untuk mendukung dan percepatan jenis Pertamaks Green, pemerintah bisa mengkonversi subsidi BBM untuk pertalite, dialihkan untuk subsidi pertamaks dan pertamaks green tsb. Sebab bagaimana pun pertalite masih kategori Euro 1, yang masih tinggi emisi, dan memicu polusi signifikan.

Selain itu juga Mendesak KLHK untuk melakukan audit ulang keberadaan PLTU di Jakarta, Banten, dan Jabar. Sebab PLTU milik swasta yang digunakan utk kepentingan industri dan bisnis belum lulus standar proper dari KLHK. PLTU minimal harus mempunyai sertifikat standar proper dari KLHK untuk meminimalisasi emisi karbon yang dihasilkan. Dan perlu juga keterlibatan daari sisi sosilogis, harus ada upaya edukasi dan sosialisasi pada masyarakat khususnya generasi muda.

Sebab menurut survei YLKI, pemahaman dan literasi masyarakat terhadap dampak BBM bagi lingkungan masih rendah. Bahkan dampak terhadap mesin kendaraannya sekalipun. Padahal jika kendaraannya menggunakan jenis BBM yang tidak kompatibel dengan mesinnya, maka mesin kendaraannya akan keropos, aus dan cepat turun mesin. Konsumen pada akhirnya secara finansial akan boros, dan bahkan boncos. 

Klimaksnya perlu ditandaskan bahwa masalah polusi udara tidak bisa dianggap sepele, ini masalah yang sangat serius bagi lingkungan, kesehatan dan masyarakat. Menurut hasil kajian kerugian sosial ekonomi signifikan, minimal mencapai Rp 28,5 triliun per tahunnya. Dan upaya pemerintah untuk mewujudkan nett zero emition tidak akan tercapai jika upaya menekan polusi udara tidak dilakukan, baik dari sisi hulu hingga hilir.


 

View reactions (729)
Add Comment
2 Comments
  • @russel


    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ea, iusto, maxime, ullam autem a voluptate rem quos repudiandae.
  • @carlf


    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ea, iusto, maxime, ullam autem a voluptate rem quos repudiandae.