Bicara Polusi Tak Sebatas Kata-Kata

Upaya pemerintah dalam menangani polusi udara belum menyentuh akar masalah. Kendaraan bermotor penyumbang polusi tertinggi.
 Alat penyemprotan kabut udara (water sprayer) untuk mengurangi polusi di atap Gedung Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, 4 September

Sejumlah pegiat lingkungan mengkritik pemerintah dalam menangani polusi udara di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sebab, langkah yang dijalankan dinilai tidak menyelesaikan akar masalah pencemaran udara. 

Berdasarkan pemantauan IQAir, perusahaan teknologi kualitas udara yang berbasis di Swiss, pada 4 September lalu, indeks kualitas udara Jakarta berada di angka 122 dengan polutan utamanya PM2,5—partikel udara yang berukuran kurang dari 2.5 µm (mikrometer) sebagai komponen pembentuk polusi. Dengan angka itu, Jakarta kemarin menjadi kota besar paling berpolusi ke-6 di dunia.  

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat sumber polusi terbesar di Ibu Kota berasal dari sektor transportasi, yaitu sebesar 44 persen. Sementara itu, indust

Dari sisi penghasil emisi karbon monoksida (CO) terbesar, masih menurut data KLHK, disumbang dari sektor transportasi sebesar 96,36 persen atau 28.317 ton per tahun. Kemudian dari pembangkit listrik 1,76 persen atau 5.252 ton per tahun dan dari industri 1,25 persen atau 3.738 ton per tahun.

Sepeda motor dinilai menghasilkan beban pencemaran paling tinggi dibanding kendaraan roda empat, baik milik pribadi maupun angkutan umum. Populasi sepeda motor saat ini mencapai 78 persen dari total 24,5 juta kendaraan bermotor di Jakarta. Adapun tingkat pertumbuhan sepeda motor per tahun mencapai 1.046.837 unit.

Namun, dari sisi penghasil emisi sulfur dioksida (SO2), sektor industri manufaktur menjadi kontributor utama, yakni sebesar 2.631 ton per tahun atau 61,9 persen. Sedangkan penghasil emisi SO2 terbesar kedua adalah industri energi, yaitu 1.071 ton per tahun atau sebesar 25,17 persen. Sementara itu, kendaraan bermotor hanya menyumbang 11 persen atau sebesar 493 ton per tahun.

Jauh hari, Presiden Joko Widodo pada 28 Agustus lalu bahkan sudah menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Polusi Udara Jabodetabek. Langkah awal yang dijalankan satgas itu adalah mengurangi polusi dari sektor transportasi melalui uji emisi kendaraan bermotor. Disusul pemasangan water mist generator (pompa bertekanan tinggi) pada gedung-gedung pencakar langit. Pompa ini digunakan untuk membuat kabut agar bisa menekan polusi udara.  
Aminullah berpendapat langkah pemerintah itu tidak akan menyelesaikan akar masalah. Penanganan polusi melalui uji emisi, kata dia, menjadi sia-sia jika jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di Jakarta tetap tinggi. Karena itu, pemerintah sebaiknya memperberat syarat kepemilikan kendaraan bermotor. Kebijakan ini harus dibarengi dengan pembenahan transportasi publik.

Ketidak efektifan pengoperasian water mist generator juga tidak akan mampu mengatasi polusi. Kabut yang dihasilkan mesin itu hanya memindahkan polutan dari udara ke tanah. Mesin itu juga tidak mampu menjangkau polutan udara di atmosfer. Penggunaan kendaraan listrik yang belakangan ini digembar-gemborkan menjadi solusi, juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Sebab, baterai untuk kendaraan listrik membutuhkan nikel sebagai bahan baku. Bila produksi kendaraan listrik meningkat, secara otomatis penambangan nikel juga bertambah. Dampaknya, akan terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan. Harusnya, langkah untuk mengatasi polusi udara saat ini menjadi mubazir. Misalnya, hujan buatan yang biayanya sangat mahal, tapi tidak efektif membilas polutan di udara. Sebab, sebagian polutan di atmosfer berubah menjadi aerosol. Posisi aerosol berada lebih tinggi dibanding awan pembentuk hujan. Penanganan polusi udara di Jakarta tidak bisa dilepaskan dari Banten dan Jawa Barat. Sebab, ketiga provinsi itu berkaitan karena berada dalam satu kawasan. 

Upaya lain adalah mendorong masyarakat menggunakan kendaraan bertenaga listrik. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7 juta untuk setiap pembelian satu unit sepeda motor listrik. Pemerintah juga akan berfokus menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home. Kebijakan ini dirasa mampu mengurangi risiko orang-orang terpapar polusi dan pembakaran yang bersumber dari kendaraan pribadi.

Menteri Perindustrian pernah menegaskan setiap industri yang terbukti menimbulkan pencemaran udara akan ditindak secara tegas. Penindakan itu telah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada 11 perusahaan yang bergerak di sektor batu bara, peleburan logam, pabrik kertas, dan arang. Mereka dikenai saksi administrasi karena dinilai menjadi sumber pencemaran udara di Jabodetabek.