Wapres Tegaskan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Harus Selaras dengan Prioritas Pembangunan dan Keunggulan Daerah

Sebagai upaya optimalisasi pada sektor ekonomi dan keuangan syariah, seluruh pemerintah daerah di Indonesia terus memperkuat ekosistem dan infrastruktur syariah. Sejalan dengan hal ini, penguatan ekosistem pun harus diimbangi dengan keselarasan terhadap prioritas pembangunan pemerintah dan keunikan masing-masing daerah agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Ke depan, saya minta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tetap selaras dan sinergis dengan prioritas pembangunan, kekhasan dan keunggulan daerah, serta kekayaan sumber daya alam dan keragaman budaya,” pesan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menyaksikan Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jawa Barat (Jabar), di Gedung Sate, Jl. Diponegoro Nomor 22, Citarum, Bandung, Selasa 23/4.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, khususnya di Jabar dengan berbagai regulasi yang dimiliki dan pencapaian yang telah diraih di bidang halal. Ia menilai, hal ini merupakan pondasi yang baik untuk mendukung hal tersebut.

“Sebagai contoh, saat ini sudah ada regulasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang Higienis dan Halal, serta tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang terus didorong oleh Pemda juga telah membuahkan hasil. Di tahun 2023, Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan pada lima kategori Adinata Syariah,” papar Wapres.

“Di tingkat nasional sendiri, Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap PDB nasional, pengekspor komoditas terbesar, serta realisasi investasi tertinggi,” tambahnya.

Oleh karena itu Wapres mengimbau, kepada jajaran pengurus KDEKS Provinsi Jabar sebagai salah satu penopang ketahanan ekonomi daerah untuk segera menyusun program yang capaiannya dapat diukur agar tonggak pencapaian di bidang syariah dapat diukur efektivitasnya dan berkelanjutan di masa depan. Serta, melakukan kolaborasi multipihak agar subjek utama yang dapat merasakan manfaat program adalah masyarakat.

“Saya minta KDEKS Jawa Barat untuk menyusun rencana aksi dengan target yang terukur serta berkesinambungan, termasuk mensinergikannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah periode tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang,” imbau Wapres.

“Lakukan kolaborasi multipihak, termasuk dengan dunia pendidikan dan kalangan pemuka agama,” pungkasnya.

sumber: BPMI Setwapres