Ketua DPR RI Tegaskan Kesetaraan Gender Perlu Jadi Landasan Kebijakan Negara

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani secara terang menggalang dukungan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam 10th MIKTA Speakers’ Consultation di Meksiko, Senin (6/5/2024) siang waktu setempat. Dirinya diketahui kerap vokal dalam isu-isu perempuan, termasuk di forum-forum internasional.

“Partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam proses politik adalah kunci untuk mencapai kemajuan suatu negara termasuk dalam demokrasi,” tutur Puan di Jakarta, Selasa 7/5.

Hal itu ia sampaikannya pada agenda MIKTA Speakers’ Consultation sesi kedua dengan tema ‘Kesetaraan Gender: Tantangan dan Strategi Inklusi Parlemen’. Sebab itu, ia menyoroti bagaimana perempuan masih kurang terwakili di berbagai tingkat pengambilan keputusan, terutama di parlemen dunia yang peningkatannya baru sekitar 3 persen sejak lima tahun lalu.

“Dengan tingkat kemajuan yang cenderung lambat ini, kesetaraan gender pada badan legislatif secara global baru akan tercapai pada tahun 2063. Karenanya saya mendorong kesetaraan gender, baik di parlemen dan pada berbagai institusi publik harus terus menjadi agenda prioritas global,” jelas perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI ini.

Dirinya juga menambahkankan bahwa ada lebih dari 70 negara yang akan melaksanakan pemilihan umum pada tahun 2024. Hal ini menandakan 50 persen penduduk dunia berpotensi menggunakan hak pilihnya.“Tahun 2024 dapat menjadi momentum bagi akselerasi kepemimpinan perempuan di dunia politik. Saya meyakini bahwa kepemimpinan perempuan dapat berkontribusi positif bagi kemajuan demokrasi,” sebutnya.

Tidak hanya itu saja, Puan mengingatkan, demokrasi tidak akan berkembang, tanpa dukungan dan partisipasi politik oleh perempuan. Menurutnya, kepemimpinan perempuan akan menjamin berbagai suara masyarakat lebih jelas terdengar dan berbagai kepentingan masyarakat lebih terwakili pada institusi publik.

“Keterwakilan perempuan di parlemen juga dapat memperkuat kualitas demokrasi, karena parlemen akan lebih responsif terhadap berbagai persoalan di masyarakat,” ujar Mantan Menko PMK ini.

Di hadapan delegasi parlemen MIKTA, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender. Dirinya juga menyebutkan komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam sejumlah kerangka kebijakan di mana salah satunya melalui kebijakan afirmasi yang mewajibkan minimal 30 persen kandidat perempuan sebagai calon anggota legislatif dari tiap partai pada Pemilu.

“Kebijakan afirmasi ini juga dilengkapi dengan berbagai aksi konkret di Indonesia. Di antaranya dengan mendorong pembentukan jaringan calon anggota legislatif perempuan (candidate pool). Partai politik berperan penting untuk rekrutmen, kaderisasi, pelatihan, dan pendampingan politisi perempuan,” terangnya.

Tak hanya itu, dukungan kesetaraan gender juga ditunjukkan dengan pembentukan Kaukus Perempuan di Parlemen sejak tahun 2001. DPR bahkan bekerja sama dengan berbagai forum internasional untuk peningkatan kapasitas anggota parlemen, seperti dengan Inter-Parliamentary Union (IPU) atau forum parlemen dunia.

“Rencana Aksi Nasional Kesetaraan Gender 2020-2024 telah menjadi peta jalan untuk memajukan kesetaraan gender di berbagai sektor di Indonesia, termasuk politik,” tambah Puan.

Melalui forum ini, Puan mengajak Parlemen negara-negara MIKTA untuk mewujudkan Parlemen yang Responsif Gender (gender-responsive parliament), serta parlemen mengedepankan prinsip-prinsip inklusivitas, dan kesetaraan.

“Parlemen juga harus tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi perempuan, baik dalam struktur, metode, maupun produk legislatif. Parlemen negara anggota MIKTA perlu memprioritaskan adanya gender-sensitive lawmaking, gender-responsive budgeting, dan gender-sensitive oversight. Kita harus terus meningkatkan pengarusutamaan gender dan penyusunan UU yang inklusif,” urainya.

Ia juga mendorong agar parlemen menerapkan indikator khusus untuk menjalankan fungsi pengawasan, mengidentifikasi kesenjangan dan memastikan inklusi gender dalam program yang dijalankan lembaga eksekutif atau Pemerintah.

“Saya mengajak kita semua untuk bekerja bersama memastikan agar setiap kebijakan yang kita ambil akan berdampak bagi perubahan menuju parlemen yang lebih inklusif dan setara,” ajak Cucu Proklamator itu.

Isu perempuan pun turut disinggung Puan saat melakukan pertemuan Courtesy Call dengan Presiden Kamar Deputi Meksiko, Marcela Guerra Castillo. Ia mengaku senang karena bisa bertemu kembali secara khusus dengan Marcela Guerra Castillo sebagai sesama ketua parlemen perempuan.

“Buenos dias. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dan berdiskusi secara langsung dengan ibu Ketua,” ujar Puan.

Kepada Marcela Guerra Castillo, Puan berbincang mengenai berbagai isu perempuan. Termasuk pentingnya isu perempuan selalu dibahas pada forum parlemen MIKTA. “Sesama ketua parlemen yang dapat menjadi inspirasi, kita sadari menjadi politisi perempuan tidaklah mudah. Maka penting sekali kita bisa suarakan kesetaraan gender di MIKTA. Suara perempuan harus didengar di dunia dan MIKTA perlu mendukung hal ini,” tekannya.

Menutup pernyataannya, dirinya menyampaikan apresiasi kepada Meksiko yang sejak tahun 2012 berhasil memiliki anggota parlemen perempuan di atas rata-rata global, di mana lebih dari 50 persen anggota parlemen Meksiko adalah perempuan. Ia lantas mengajak agar parlemen Indonesia dan Meksiko terus berkolaborasi untuk memiliki agenda kuat terhadap pemberdayaan perempuan.

“Saya yakin, pertemuan kita hari ini akan dapat mempromosikan dialog antarparlemen negara MIKTA, serta semakin mempererat kerja sama bilateral Indonesia dan Meksiko,” tandas Puan.

Diketahui, Puan bersama delegasi DPR RI pun mendapat sambutan hangat dari Marcela Guerra Castillo. Ia juga berterima kasih atas dukungan Puan terhadap kepemimpinan Meksiko di 10th MIKTA Speakers’ Consultation.

“Kita harus memperkuat hubungan bilateral, politik, ekonomi, diplomatik kedua negara. Dan semoga MIKTA dapat berperan untuk meningkatkan hubungan antara negara anggota nya,” kata Marcela.